Antara Netralitas dan Ketegasan Seorang Pemimpin

Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia, dua hari terakhir ini menjadi orang yang paling banyak disebut di media massa. Hal ini terkait masalah tanggapan rekomendasi Tim 8 oleh Presiden. Sangat menarik, karena tanggapan presiden tidak detail dan terkesan mengambang.
Sikap presiden yang pertama tentang Kasus Bibid-Chandra---dirasa masih ampang (nuwun sewu: kok ndak jelas). Ketika presiden dulu membentuk TIM 8 bertujuan untuk meng-clear-kan masalah sehingga dapat diambil tindakan hukum yang tepat, namun kini kasus itu diserahkan ke pihak Kejaksaan dan Polisi yang telah terbukti boroknya. Apa sesorang yang menjadi "aktor" akan mengadili diri sendiri? Polri dan kejaksaan yang menjadi "aktor" intelektual tentu akan diramalkan tidak obyektif dalam menangani kasus pimpinan KPK non aktif tersebut. Kasus yang menjerat "pejabat berbintang" ini sebenarnya bermuara di kasus Bank Century yang dilansir seorang cukong kasus (Anggodo) telah mengalir dana puluhan milyar... dahsyat...
Kedua, sikap presiden yang tidak segera menghentikan kasus "rekayasa" ini, seperti menunda masalah. Slogan "Katakan tidak pada korupsi" yang gencar saat Kampanye... kini tenggelam bak kapal Dumai Express (nuwun sewu: lagi hot kapal tenggelam). Pernyataan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan seperti membeli kucing dalam karung---menyelesaikan masalah tanpa koridor hukum.
Memang posisi SBY serba sulit... disatu sisi Presiden sebagai eksekutor harus bertindak cepat mengeksekusi, namun beliu juga tidak relevan ketika mengintervensi kebijakan hukum, namun ditengah borok yang ditunjukan penegak hukum (khususnya polri dan kejaksaan agung) presiden harus jelas. Ini masalah stabilitas hukum nasional. Penyakit kronis di bidang hukum harus segera diselesaikan, agar tidak merembet ke sektor lain.
Harapan kita bersama Presiden yang kita pilih bersama ini dapat memenuhi janjinya dan tidak tergoda kepentingan politik balas budi dari orang-orang yang dulu menyokongnya saat kampanye....